Sumber,Ahmad Basri: K3PP
Tulang bawang Barat -Matacakrawala.com
Beberapa hari terakhir publik Tulang Bawang Barat dibuat bertanya-tanya oleh beredarnya informasi mengenai belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disebut-sebut mencapai Rp4,59 miliar dalam anggaran tahun 2026.
Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Nilainya dinilai sangat fantastis untuk kategori belanja yang selama ini dipahami publik sebagai kebutuhan rutin perkantoran.
Akibatnya, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban resmi dari pihak BPKAD.
Apakah angka tersebut benar? Jika benar, apa saja komponen yang masuk dalam kategori belanja tersebut? Apakah seluruh nilai tersebut murni untuk pembelian alat tulis kantor atau terdapat nomenklatur kegiatan lain yang secara administratif dimasukkan ke dalam kelompok belanja tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar muncul. Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap penggunaan uang rakyat harus dapat dijelaskan secara terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Yang menjadi persoalan bukan semata-mata besar atau kecilnya angka anggaran, melainkan bagaimana pemerintah menjelaskan kebutuhan dan urgensi dari belanja tersebut. Ketiadaan klarifikasi justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Di saat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang gencar menyampaikan pesan efisiensi anggaran, penghematan belanja, serta penggunaan APBD yang lebih selektif dan produktif, munculnya informasi mengenai belanja ATK hingga miliaran rupiah tentu memunculkan tanda tanya besar.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil atau terdapat penjelasan teknis yang belum dipahami masyarakat. Karena itu, BPKAD Tubaba perlu segera memberikan klarifikasi secara terbuka.
Klarifikasi tersebut penting bukan hanya untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Uang yang digunakan dalam APBD bukan milik pejabat, bukan milik birokrasi, melainkan uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Jika informasi yang beredar ternyata tidak benar, BPKAD harus menjelaskan secara rinci agar tidak terjadi disinformasi yang menyesatkan publik.
Sebaliknya, jika angka tersebut benar, maka publik juga berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai dasar perencanaan, kebutuhan, serta rincian penggunaannya.
Pada akhirnya, klarifikasi adalah jalan terbaik. Sebab ruang kosong informasi akan selalu diisi oleh dugaan, spekulasi, dan kecurigaan. Dan dalam urusan pengelolaan keuangan daerah, kecurigaan publik adalah sesuatu yang seharusnya dihindari melalui keterbukaan dan akuntabilitas.
Masyarakat Tubaba saat ini tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menunggu satu hal yang sederhana: penjelasan resmi dari BPKAD.
